MitraBentala.or.id- Forum Komunikasi Nelayan Tradisional (Forkom Nettral) Provinsi Lampung bersama perwakilan nelayan Kuala Teladas melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rabu, 22 Oktober 2025. Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil dan kelompok perempuan pengolah hasil perikanan di wilayah Kuala Teladas dan Sungai Burung.
Dalam forum diskusi tersebut, nelayan menyampaikan berbagai isu utama, mulai dari kelengkapan dokumen administrasi seperti pas kecil dan Elektronik Bukti Kepemilikan Kapal (E-BKP), hingga tantangan yang dihadapi kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) dalam hal sarana, prasarana, dan akses pasar. Selain itu, nelayan juga menyoroti dampak kebijakan larangan penggunaan jaring (gillnet) untuk penangkapan rajungan yang akan memengaruhi ekspor ke Amerika Serikat.
Bapak Eko, perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dari Desa Kuala Teladas, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan tersebut.
“Saat ini kami para nelayan rajungan kecil sangat terdampak jika nantinya kebijakan larangan ekspor rajungan ke AS yang ditangkap dengan jaring gillnet benar-benar diterapkan, kami akan kehilangan pekerjaan dan bagaimana nasib keluarga kami. Dalam 1 pampang saja, biasanya ada 3 KK yang mencari rajungan dengan alat tangkap jaring” ujarnya.
Selain itu, kelompok perempuan nelayan juga menyampaikan aspirasi mereka. Ibu Upi, salah satu anggota Poklahsar di Desa Kuala Teladas, menuturkan bahwa potensi produk olahan perikanan di wilayahnya cukup besar, namun masih terkendala fasilitas dan pemasaran.
“Saat ini kami dari Poklahsar sudah mempunyai produk olahan dari rajungan, ikan, dan juga udang. Tapi kami masih mengalami kesulitan terkait dengan sarana dan prasarana. Selain itu, untuk pasar penjualan produk itu juga belum ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Forkom Nettral juga menyoroti persoalan lingkungan seperti rusaknya ekosistem mangrove di kawasan Kuala Teladas dan Sungai Burung, serta meningkatnya konflik antar nelayan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, di mana kelompok perempuan nelayan di Sungai Burung memiliki bank sampah namun terkendala karena pengepul hanya mengambil besi dan menolak plastik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Desi Andriansa, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang telah dilakukan oleh Mitra Bentala bersama kelompok nelayan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Mitra Bentala yang sudah mendampingi nelayan-nelayan di Kuala Teladas dan Sungai Burung. Saya juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Untuk semua isu dan permasalahan yang disampaikan tadi sudah kami terima. Saran dari kami, nanti ke depannya dibuat rincian yang lebih jelas terkait kebutuhan dan dinas mana yang harus dituju. Kami akan menjembatani pertemuan dengan dinas-dinas terkait agar proses penanganannya bisa lebih cepat,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat pesisir untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada nelayan kecil.
