MitraBentala.or.id– Dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat pesisir terhadap ancaman bencana alam, kegiatan Workshop Manajemen Kebencanaan, Desa Pesisir Tangguh Terhadap Perubahan Iklim diselenggarakan pada Kamis, 12 Maret 2026. Melalui Low Carbon and Resilient Indonesia Programme (L-CRISP), beserta dukungan Coast Facility dan UK International Development, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep kebencanaan, memperkenalkan prinsip mitigasi dan manajemen bencana, serta mendorong kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah pesisir.
Workshop diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, antara lain nelayan, ibu kepala keluarga, istri nelayan, kelompok tani, Kelompok Tani Hutan (KTH), serta perwakilan warga dari beberapa dusun di Desa Margasari, Kabupaten Lampung Timur, dan Desa Bandar Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Komposisi peserta mencerminkan keterlibatan berbagai kelompok sosial, termasuk 12 peserta perempuan dari rentang usia dewasa (18–65 tahun). Selain itu, terdapat pula seorang peserta remaja yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang turut mengikuti kegiatan dan menyimak materi kebencanaan.
Workshop dibuka oleh Sekretaris Desa Margasari, Lela Karmila, yang mewakili pemerintah desa. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting dalam menghadapi kondisi wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan safety briefing serta penyampaian Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Statement, yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh kelompok Masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Materi utama disampaikan oleh narasumber Supriyanto, yang menjelaskan berbagai aspek kebencanaan mulai dari konsep dasar bencana, manajemen bencana, hingga penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Dalam pemaparannya, Supriyanto menjelaskan bahwa wilayah pesisir seperti Desa Margasari dan Desa Bandar Agung memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana alam.
“Wilayah pesisir memiliki berbagai potensi ancaman seperti banjir rob, luapan sungai, gempa bumi, hingga angin kencang. Karena itu, langkah yang paling penting adalah melakukan mitigasi sejak dini agar dampak bencana dapat diminimalkan,” ujar Supriyanto.
Diskusi yang berlangsung dalam workshop tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman terkait kondisi nyata yang mereka hadapi di lapangan.
Salah satu warga Desa Margasari, Saryono, mengungkapkan bahwa masyarakat setempat masih sering menghadapi ancaman banjir rob akibat pasang air laut. “Sudah beberapa kali dibuat tanggul untuk menahan air laut, tapi airnya masih sering merembes ke permukiman. Kalau malam hari saat air pasang, kami sering khawatir air masuk ke rumah,” kata Saryono. Ia juga menyoroti bahwa kegiatan penanaman mangrove yang sebelumnya pernah dilakukan di wilayah tersebut kini sudah tidak berjalan aktif.
“Kegiatan penanaman mangrove dulu pernah ada, tapi sekarang sudah tidak berjalan lagi karena kelompok yang dulu mengelola sudah tidak aktif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bandar Agung, Supri Yadi, menyampaikan bahwa desa mereka sebenarnya telah memiliki kelompok Desa Tangguh Bencana (Destana). Namun, aktivitas kelompok tersebut belum berjalan optimal.
“Destana sebenarnya sudah ada di desa kami, tetapi kegiatannya masih bersifat reaktif, biasanya baru aktif ketika terjadi bencana. Karena itu kegiatan seperti workshop ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana,” jelas Supri Yadi.
Hal serupa juga disampaikan oleh Sudarto, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah Bunut Selatan, Desa Bandar Agung. Ia menjelaskan bahwa wilayah tempat tinggal mereka hampir setiap hari mengalami genangan air akibat luapan laut dan Sungai Way Sekampung.
“Hampir setiap hari wilayah kami tergenang air. Kami juga ingin tahu bagaimana mekanisme pelaporan jika terjadi bencana, karena sering kali bantuan datang terlambat ketika masyarakat sedang sangat membutuhkan,” ujar Sudarto.
Menanggapi hal tersebut, Supriyanto menekankan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting agar desa mampu menghadapi bencana secara lebih mandiri.
“Bantuan dari pemerintah tetap penting, tetapi masyarakat juga perlu memiliki kapasitas untuk melakukan langkah awal mitigasi dan penanganan bencana di tingkat desa,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Depli Delsa, mantan Ketua Destana Desa Bandar Agung, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk kembali mengaktifkan kelompok siaga bencana di desa.
Melalui workshop ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai mitigasi dan manajemen bencana, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam membangun desa yang tangguh terhadap bencana.
Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana di tingkat desa, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana alam.
