MitraBentala.or.id— Dalam upaya mendorong respons kemanusiaan yang lebih berkualitas, terkoordinasi, dan berorientasi pada martabat manusia, Mitra Bentala menyelenggarakan Workshop Standar Minimum Respons Kemanusiaan (SPHERE) di Bandar Lampung pada 30 Maret 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) di Provinsi Lampung untuk memperkuat kapasitas bersama dalam menghadapi situasi bencana.
Workshop ini diikuti oleh beragam lembaga, termasuk Baznas, Walhi, FPRB Lampung Timur, Jaringan Perempuan Padmarini, MDMC Lampung, Forum CSR Lampung, FRRL, LPBI-NU Lampung, LK21, YKWS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Caritas, PMI Bandar Lampung, Darul Fatah, Relawan Gesit Lampung, Damar, Perisai Nusantara, dan Paluma Nusantara.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pelaku kemanusiaan menjadi kunci dalam memastikan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam workshop ini, peserta mendalami The Sphere Handbook edisi 2018 yang mencakup Piagam Kemanusiaan (Humanitarian Charter) serta standar minimum dalam respons kemanusiaan. Sesi ini dipandu oleh Genadi Aryawan, praktisi kemanusiaan yang aktif di YCWS dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Peserta mendapatkan pemahaman komprehensif terkait prinsip-prinsip kemanusiaan dan standar teknis dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, pangan, hunian, layanan kesehatan, serta perlindungan.
Workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas peserta dalam merancang dan melaksanakan respons bencana yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai standar. Diskusi interaktif juga menjadi ruang refleksi bersama terkait praktik penanganan bencana di tingkat lokal.
Indriani Dewi Avitoningsih dari Baznas Lampung menekankan pentingnya kerja kolektif dalam penanggulangan bencana. “Workshop ini mengingatkan kita bahwa respons bencana tidak bisa dilakukan sendiri. Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan bantuan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Edi Karizal dari Lembaga Konservasi 21 (LK21) menilai kegiatan ini strategis karena mampu mempertemukan para pegiat kebencanaan di Lampung. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat disebarluaskan dan diadopsi lebih luas, termasuk oleh pemerintah. “Materi simulasi yang disampaikan sangat aplikatif dan berpotensi untuk diterapkan dalam kebijakan,” ungkapnya.
Maya dari Caritas Lampung juga menyampaikan bahwa workshop ini memberikan manfaat nyata bagi para pelaku kemanusiaan di lapangan. Ia berharap keterlibatan pemerintah dapat semakin diperkuat agar penerapan standar SPHERE dapat dilakukan secara lebih luas dan konsisten. “Standar ini penting untuk memastikan layanan kemanusiaan yang kita berikan tetap bermartabat,” tambahnya.
Di sisi lain, Genadi Aryawan menyoroti bahwa pemahaman terhadap standar SPHERE di Lampung masih perlu ditingkatkan. Ia mendorong adanya pelatihan lanjutan, termasuk training of trainers, guna memperluas adopsi standar ini secara berkelanjutan. “Workshop ini adalah langkah awal untuk membangun kesadaran bersama agar SPHERE menjadi acuan dalam setiap respon kemanusiaan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Mitra Bentala berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen antar pemangku kepentingan dalam menerapkan standar minimum respons kemanusiaan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana di Provinsi Lampung agar lebih efektif, terkoordinasi, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
