MitraBentala.or.id- Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Laut tidak hanya menjadi rumah bagi beragam spesies ikan dan biota laut, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Bagi banyak keluarga nelayan, laut adalah ruang kerja, sumber pangan, sekaligus penopang ekonomi yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun, di balik kekayaan tersebut, laut Indonesia menghadapi berbagai tekanan akibat pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali. Salah satu ancaman yang masih menjadi perhatian adalah praktik destructive fishing atau penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang luas. Dampak ekologis dalam sektor perikanan merujuk pada perubahan atau gangguan yang terjadi pada ekosistem laut akibat aktivitas pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dapat memicu overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan.
Kerusakan yang ditimbulkan sering kali tidak terlihat secara langsung. Namun, dampaknya perlahan mengubah kondisi ekosistem laut yang selama ini menopang kehidupan masyarakat pesisir. Ketika habitat laut rusak dan populasi ikan menurun, konsekuensinya tidak hanya dirasakan oleh biota laut, tetapi juga oleh manusia yang bergantung padanya.
Penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti pukat hela (trawl) dan cantrang yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, dapat mengganggu kondisi dasar perairan dan merusak habitat penting bagi berbagai spesies laut. Terumbu karang, padang lamun, dan area pemijahan ikan menjadi rentan mengalami degradasi akibat aktivitas penangkapan yang tidak terkendali.
Selain itu, alat tangkap yang tidak selektif juga berpotensi menangkap spesies non-target atau bycatch. Penyu, lumba-lumba, hingga berbagai biota laut yang dilindungi sering kali ikut terjaring dan mati tanpa dimanfaatkan. Kehilangan spesies-spesies tersebut dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan dan mempercepat penurunan keanekaragaman hayati laut.
Ketika praktik ini berlangsung dalam jangka panjang, populasi ikan menjadi semakin sulit pulih. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong terjadinya overfishing, yaitu ketika jumlah ikan yang ditangkap melebihi kemampuan populasi untuk berkembang kembali secara alami. Akibatnya, stok ikan terus menurun dan produktivitas perairan mengalami penurunan.
Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan sumber daya laut melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
Meski demikian, upaya perlindungan laut tidak dapat hanya mengandalkan regulasi. Keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan sebagai pengguna utama sumber daya laut, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.
Dampak kerusakan ekosistem laut pada akhirnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir. Nelayan skala kecil menjadi kelompok yang paling rentan karena kehidupan mereka sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya ikan di laut. Ketika hasil tangkapan menurun, pendapatan keluarga ikut berkurang. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan dapat meningkatkan kerentanan ekonomi dan memicu persaingan antar pengguna sumber daya yang semakin terbatas.
Dalam jangka panjang, degradasi ekosistem laut dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat pesisir serta mengancam ketahanan pangan yang bergantung pada sumber daya perikanan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan laut bukan hanya soal melindungi lingkungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Berangkat dari kondisi tersebut, berbagai inisiatif lokal mulai dikembangkan untuk mendorong praktik perikanan yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah program yang dijalankan oleh Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB) bersama Mitra Bentala dan EDF Indonesia di Pesisir Timur Lampung.
Melalui program ini, berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat tata kelola perikanan yang berkelanjutan, mulai dari pendampingan nelayan skala kecil, penguatan kelompok nelayan dan perempuan pesisir, pengumpulan data perikanan berbasis partisipatif, hingga edukasi mengenai praktik penangkapan yang lebih ramah lingkungan.
Program tersebut juga mendorong kolaborasi multipihak dengan melibatkan pemerintah daerah, penyuluh perikanan, akademisi, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan perikanan rajungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.
Pada akhirnya, menjaga laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu. Laut yang sehat membutuhkan peran aktif seluruh pihak, terutama mereka yang hidup berdampingan dengan sumber daya pesisir setiap hari. Dengan merangkul nelayan dan komunitas pesisir sebagai bagian dari solusi, harapan untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan menjadi semakin nyata.
Sudah saatnya kita beralih dari sekadar memanfaatkan laut menjadi turut menjaganya. Karena ketika laut tetap lestari, bukan hanya ekosistem yang terlindungi, tetapi juga masa depan masyarakat pesisir yang bergantung padanya.
