MitraBentala.or.id- Bekerja sama dengan Forum Nelayan Tradisional Pesisir Timur Lampung (Forkom Nettral) sukses menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil kerja Forkom Nettral di Emersia Hotel & Resort, Bandar Lampung pada 28 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi ruang kolaboratif strategis antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, NGO, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas pesisir, untuk menyusun langkah bersama menuju pengelolaan perikanan berkelanjutan dan peningkatan ekonomi keluarga nelayan.
Dalam sambutannya, Bapak Miswan, Ketua Forum Nelayan, menyampaikan bahwa Forkom Nettral lahir dari semangat gotong royong nelayan dalam menjawab tantangan degradasi lingkungan laut. “Kami sadar bahwa laut adalah warisan masa depan. Forum ini diharapkan memperkuat kolaborasi dan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” tegasnya.
Sementara itu, Rizani, Direktur Mitra Bentala, menekankan pentingnya forum ini dalam membangun gerakan konservasi berbasis masyarakat. “Saat ini Forkom Nettral telah melibatkan lebih dari 600 nelayan, dan kami menargetkan hingga 1.500 anggota aktif. Dengan peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran, kita ingin memastikan keberlanjutan ekonomi dan ekologi sekaligus,” ujarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Ibu Liza Derni, mengungkapkan pentingnya menjaga praktik penangkapan yang legal dan ramah lingkungan. “Lampung Timur memiliki potensi besar, terutama dalam komoditas rajungan. Namun praktik ilegal masih terjadi. Forum seperti ini bisa menjadi contoh pengelolaan perikanan yang sehat dan berkelanjutan.”
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog yang menampilkan tanggapan dari berbagai pihak untuk mendiskusikan solusi dari tantangan yang dihadapi. Pemerintah pusat dan daerah, seperti KKP, Dinas Kesehatan, dan Dinas UMKM, menyampaikan dukungan pada penguatan kelembagaan nelayan, perluasan asuransi, perizinan kapal melalui sistem SIPAGA, dan pendampingan produk bersertifikat halal dan BPOM. Salah satu perwakilan komunitas nelayan dan perempuan seperti Ibu Robiah (Poklahsar Desa Sungai Burung) mengangkat tantangan teknis pemasaran, kualitas kemasan, dan digitalisasi usaha. Sedangkan, sektor swasta, seperti Philips Seafood, menyatakan keterbukaan kerjasama pemasaran rajungan berkualitas serta pentingnya standarisasi produk yang sesuai kebutuhan pasar ekspor. Organisasi pendamping dan edukatif, seperti EDF dan ITERA, menawarkan solusi teknologi dan dukungan dalam pengembangan dokumen kapal dan aplikasi manajemen kelompok nelayan. Penyuluh lapangan dan koperasi, seperti dari Desa Margasari dan Dinas Perindustrian, menyampaikan peluang UMKM, akses dana hibah, serta potensi koperasi “Merah Putih” sebagai pusat penguatan ekonomi komunitas nelayan. DPD Ipkani dan Dinas Perikanan, menekankan perlunya edukasi menyeluruh soal alat tangkap ramah lingkungan serta peningkatan keamanan kerja (K3) dan jaminan sosial nelayan.
Beberapa isu kunci yang dibahas dalam diskusi meliputi praktik penangkapan ilegal di wilayah Lampung Timur yang merusak ekosistem laut, kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) local, tantangan dalam mendapatkan sertifikasi halal, NIB, BPJS, dan lisensi usaha kecil, minimnya fasilitas pengolahan higienis dan tempat produksi olahan hasil laut dan pentingnya alarm peringatan cuaca ekstrem dan perlindungan zona konservasi laut.
Mitra Bentala, sebagai organisasi yang selama ini mendampingi masyarakat pesisir, menegaskan komitmennya dalam memfasilitasi ruang-ruang dialog dan kerja sama lintas sektor. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas jangkauan program-program pemberdayaan dan pelestarian lingkungan berbasis komunitas.
Melalui kegiatan ini, para peserta menyepakati pentingnya membangun mekanisme kerja sama jangka panjang antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan nelayan tradisional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta ketimpangan ekonomi di wilayah pesisir.
