MitraBentala.or.id- Forum Komunikasi Nelayan Tradisional Pantai Timur Lampung (Forkom Netral) menggelar pertemuan tingkat provinsi yang difasilitasi oleh Mitra Bentala pada 20-21 Januari 2025 di Bandar Lampung. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi Lampung, perwakilan dari Forkom Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang, serta pengurus Forkom provinsi dan EDF. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar nelayan, mengevaluasi program kerja forum di tingkat kabupaten dan provinsi, serta merumuskan rencana kerja selama setahun ke depan.
Forkom Netral dibentuk sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan mengatasi isu pengelolaan perikanan, khususnya di wilayah Pesisir Timur Lampung yang memiliki potensi besar dalam perikanan rajungan. Direktur Mitra Bentala, Rizani, menyampaikan apresiasi terhadap semangat anggota forum dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang turut hadir untuk memberikan dukungan kepada nelayan tradisional. Rizani juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan dilanjutkan dengan diskusi publik dan audiensi bersama DPRD Provinsi Lampung guna merumuskan kebijakan yang lebih mendukung nelayan. Ketua Forkom Provinsi Lampung, Miswan, menyadari berbagai tantangan yang dihadapi nelayan tradisional, seperti cuaca ekstrem dan persaingan dengan pengusaha besar yang lebih maju. Namun, ia berharap Forkom dapat menjadi wadah perjuangan bagi nelayan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, baik bagi nelayan sekarang maupun generasi mendatang.
Sementara itu, Ir. Liza Derni, M.M., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah rajungan yang selama ini banyak diekspor. “Kita harus berupaya agar nelayan tidak hanya menjadi penangkap, tapi juga pengusaha,” ujarnya. Liza juga mengajak nelayan untuk mengubah pola pikir menuju skala bisnis yang lebih besar, meningkatkan keterlibatan perempuan, serta memajukan produk lokal. Selama pertemuan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja forum di tingkat provinsi dan kabupaten selama setahun terakhir.
Diskusi juga mencakup pengumpulan isu-isu yang dihadapi nelayan, di antaranya: (1) Rendahnya harga jual rajungan (2) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan, (3) Tidak adanya jaminan keamanan bagi nelayan (4) Kendala dalam penjualan produk Poklahsar, (5) Harga BBM yang tinggi, (6) Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, (7) Belum adanya kesekretariatan forum nelayan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, (8) Sumber pendanaan forum yang belum ada. (9) Kesenjangan sosial antara pembina dan nelayan, (10) Potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Hasil dari diskusi ini akan dibawa ke diskusi publik bersama para stakeholder terkait dan dilanjutkan dengan audiensi ke DPRD Provinsi Lampung untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mengatasi masalah tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat keberlanjutan pengelolaan perikanan dan memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh nelayan tradisional di Pesisir Timur Lampung.
